Jabatan Fungsional Analis Kebijakan: Upaya Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti



Penyederhanaan struktur birokrasi menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan ini dapat membangun sebuah iklim struktur birokrasi yang ringkas dan oleh karena itu urgensi memanfaatkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JAFK) untuk mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti menjadi sangat diperlukan.

untuk mengoptimalisasi peran JFAK, Lembaga Administrasi Negara menerbitkan Panduan Optimalisasi Peran JFAK yang bisa diakses secara luas dengan mengunjungi link berikut: lan.go.id/?page_id=254

--------------------------------------------------

Like and follow us on Facebook, Instagram and Twitter @asumsico
and also check our website asumsi.co

Komentar

  • indonesia hebat
    indonesia hebatBulan Yang lalu

    Masalah utama : Jadi Pegawai Pejabat Negara harus bayar, Mental Korup.

  • Muhammad Basri
    Muhammad BasriBulan Yang lalu

    min bahas juga JF polisi pamong praja min. krn sering berhadapan langsung dengan "akar rumput" Jadi masyarakat tahu

  • hari Gunawan jr
    hari Gunawan jrBulan Yang lalu

    Yo liat MUKBANG EXTRIME🌶️🌶️🔥

  • Zara Siahaan
    Zara SiahaanBulan Yang lalu

    saya warga Surabaya juga berharap tanah hak saya juga menjadi SHM saat ini tanah saya memiliki surat ijo yg selalu dikuasai oleh pemkot dan saya harus membayar retribusi rutin ke pemkot padahal itu tanah hak milik saya sendiri mohon diperhatikan ya pak Jokowi terkait kasus surat ijo ini!

  • Zara Siahaan
    Zara SiahaanBulan Yang lalu

    saya warga Surabaya juga berharap tanah hak saya juga menjadi SHM saat ini tanah saya memiliki surat ijo yg selalu dikuasai oleh pemkot dan saya harus membayar retribusi rutin ke pemkot padahal itu tanah hak milik saya sendiri mohon diperhatikan ya pak Jokowi terkait kasus surat ijo ini!

  • hari Gunawan jr
    hari Gunawan jrBulan Yang lalu

    Yo liat Vidioku MUKBANG EXTRIME🌶️🌶️🔥

  • Asri Iswa Nurbaiti
    Asri Iswa NurbaitiBulan Yang lalu

    Keren bgt diskusinya

  • Asfia Urrahman
    Asfia UrrahmanBulan Yang lalu

    Mohon maaf kalau alasannya utk meningkatkan pelayanan birokrasi maka penghapusan jabatan pengawas dan administrator justru akan menghambat pelayanan, masalah lambannya pelayanan ada dipetugas pelayanan/staf terkait dan dipersyaratan yg berlaku, seharusnya yg dipangkas adalah persyaratannya dan perlu dibuatkan sop pelayanan serta adanya penerapan sanksi bagi petugas yg kinerjanya rendah

  • Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Bulan Yang lalu

    @Asfia Urrahman itu kan dikantor ibu. Bagaimana dikantor2 lain seluruh Indonesia. Itu udah benar langsung dinaikkan es 2, karena itu gak ada guna kan es 3 dan 4 itu.....staf aja harusnya bisa kan langsung ke Es 2....apalagi staf yg pintar and cemerlang...jgn dihalangin maju dong....hanya karena Es 3 dan 4 yg kebanyakan jadi strukural krn saudaraan ma bupati hehehe

  • Asfia Urrahman

    Asfia Urrahman

    Bulan Yang lalu

    @Ayurisya Ayu Bangun Indonesia di kantor saya misalkan ada pejabat yg lambat memaraf berkas dan berkas tsb perlu segera dutindaklanjuti maka berkas langsung kami naikkan ke pejabat yg lebih tinggi

  • Asfia Urrahman

    Asfia Urrahman

    Bulan Yang lalu

    @Ayurisya Ayu Bangun Indonesia kalau memang arahnya utk memperbaiki pelayanan kenapa semua kantor kena imbas penghapusan ess 4, sekarang kalau kita lihat aturan terbaru justru kantor yg berurusan langsung ke masyarakat ada yg tidak dipangkas

  • Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Bulan Yang lalu

    Tapi kan biarpun staf rajin...tapi kalo Es 3, 4, 5 ga mau ttd bisa sampai berbulan2....dan bisa sangat subjektif.....staf udah rajin dan syarat udah lengkap bolak balik ke es 4, dari es 4 ke es 3....balik lagi...haduuh panjangg

  • Iwan Prasetyo
    Iwan PrasetyoBulan Yang lalu

    Kenapa gua baru tau channel ini, yang begini yang gua suka😣

  • wisnu satrio
    wisnu satrioBulan Yang lalu

    Baru tau gue sekarang asumsi jd humasnya LAN

  • Wida Jerman
    Wida JermanBulan Yang lalu

    🧡

  • Mikici cimicimi
    Mikici cimicimiBulan Yang lalu

    apakah nantinya pas implementasi itu fungsional rasa struktural ya... dengan kata lain ganti nama aja.. semoga sukses.

  • Asfia Urrahman

    Asfia Urrahman

    Bulan Yang lalu

    Pasti seperti itu, nggak mungkin lvl kepala dinas atau kepala bidang langsung berhadapan dgn masyarakat

  • Raldi Hendro Koestoer
    Raldi Hendro KoestoerBulan Yang lalu

    Semua kebanyakan teori dan partner Univ gk paham.. tmpk pd isi survey nya

  • Muhammad Ficky Andriansyah
    Muhammad Ficky AndriansyahBulan Yang lalu

    Min madu klanceng dan Ciliwung dongs🙏👍

  • Fenkflix
    FenkflixBulan Yang lalu

    Bahas kisah dermaga merak Banten om dari jaman rimba dulu kisah nya mantap, saya kenal orang yg dulu hidup di rimba itu

  • pinkykhay !
    pinkykhay !Bulan Yang lalu

    Tapi saat ini belum ada dampaknya terhadap penyederhanaan itu.karena koordinator dan sub koordinator belum ada perubahan seperti hanya ganti cover saja.

  • Suhartono Tono
    Suhartono TonoBulan Yang lalu

    Berkaitan dg input kepada atasan, hal ini ada kendala, bhw tdk semua esl II paham tusi JFAK atau menerima masukan2 dr JFAK, para beliau sibuk dg rutinitas n disposis.. betul apa yg disampaikan bp narsum bhw bnyak unit kerja tdk melakukan perencanaan kerja,.. harapan kami pahamkan pr eselon II.

  • Yoimiya

    Yoimiya

    Bulan Yang lalu

    Iya pak ga guna kayaknya. Mana mau atasan dengerin input dari bawahan wkwkkw

  • Suhartono Tono
    Suhartono TonoBulan Yang lalu

    Pemikiran ini pernah sy sakpaikan via WA group kn sy tdk tahu media selain WA

  • Suhartono Tono
    Suhartono TonoBulan Yang lalu

    Dulu, awal2 sy diangkat AK pernah menyampaikan pemikiran perlunya kelompok2 ahli sesuai bidangnya dr lintas K/L.

  • Suhartono Tono
    Suhartono TonoBulan Yang lalu

    Sy berharap ada pnyelenggaraan sarasehan, disitulah curah pendapat dr pr AK,.. sehingga apa yg disampaikan narsum.dlm youtube ini bisa terealisasi.

  • nur rohman
    nur rohmanBulan Yang lalu

    Semoga ada liputan desa lakardowo di Mojokerto 🙏

  • Salman Alfarizi
    Salman AlfariziBulan Yang lalu

    Apa ada kajian dari JFAK bahwa semua PNS harus JF? Saya melihat ini kontraproduktif untuk pelayanan publik secara langsung, kalau udah JF, PNS akan lebih mengurus diri masing-masing... Bahkan secara praktek kebijakan ini di lapangan tidak bisa dipraktekkan secara gamblang, banyak pejabat administrator dan pengawas harus double job antara jabatan lama dengan Jabatan fungsionalnya sekarang.. Sehingga kebijakan Ini tidak efektif...

  • Redza Ramadhan

    Redza Ramadhan

    Bulan Yang lalu

    @mrqwertyyyyyyy kau bahan kemenangan

  • mrqwertyyyyyyy

    mrqwertyyyyyyy

    Bulan Yang lalu

    Betul sekali mas. Malah lucunya lagi Kementerian yg secara teknis memberikan pelayanan ke masyarakat seperti Kementerian ATR msh ada jabatan struktural bahkan sertifikat tanah saya saja ditandatangani oleh eselon V yaitu kepala sub seksi. Tapi di Kementerian Koordinator misalnya malah ada penyederhanaan dgn ganti baju menjadi sub Koordinator dan Koordinator padahal Kementerian Koordinator tdk melayani masyarakat secara langsung spt Kementerian teknis. Bahkan di Kementerian keuangan pun jg masih ada jabatan struktural sampai eselon 4. Harusnya kalau mau implementasi secara utuh ya Kementerian teknis yg didahulukan dan pastikan itu dilaksanakan.

  • Zulfikar
    ZulfikarBulan Yang lalu

    Analisis kebijakan anjay

  • muhammad athuf
    muhammad athufBulan Yang lalu

    ada kemungkinan yg sangat besar data dari tim AK digunakan untuk manufer partai2 politik dalam pencalonan anggotanya, karena data tsb bisa dibilang sangat valid

  • Wahyu Joko Samudro

    Wahyu Joko Samudro

    Bulan Yang lalu

    PNS Tidak boleh berafiliasi dengan partai manapun, jika terbukti, bisa dilaporkan

  • Rebel Ronin
    Rebel RoninBulan Yang lalu

    Bwahahaha, data historis sih menunjukkan yg ada adalah kebijakan (sok) berbasis bukti...sok bikin studi tp tujuannya buat justifikasi keputusan tidak berbasis bukti yg telah ditetapkan dari awal.

  • Grahalt Mills

    Grahalt Mills

    Bulan Yang lalu

    Bener

  • Rekyan Yogi
    Rekyan YogiBulan Yang lalu

    Calon bagi pekerja JFAK yang tepat menurut saya adalah para lulusan Jurusan Teknik Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) karna aspek yang diajarkan dalam matakuliah jurusan ini sangat luas dan berdasarkan analisis kenyataan yang terjadi dimasyarakat serta dapat diolah dijadikan data-data yang mudah dipahami. Maka saran saya pemerintah Indonesia harus lebih mengoptimalkan para mahasiwa jurusan ini, sehingga kompotensinya tidak tersia-siakan.

  • Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Ayurisya Ayu Bangun Indonesia

    Bulan Yang lalu

    Bisa. Dalam hal perancangan yg terkait planologi itu. Tapi harus paham juga dasar2 Kebijakan Publik itu sendiri yg muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kebahagiaan penduduk

  • septian ardan

    septian ardan

    Bulan Yang lalu

    kalau hanya planologi sendiri sepertinya ga terlalu berdampak khususnya dlm penyusunan dokumen kebijakan. masih harus diperlukan analis lain seperti ekonomi, hukum, sosila, bahkan aspek2 fisiknya. karena memang planologi sendiri merupakan jurusan yg gabisa berdiri sendiri dan sangat general untuk dapat merumuskan dokumen kebijakan jika tidak melibatkan bidang kerja lain. thks

  • Refri Shafrudin

    Refri Shafrudin

    Bulan Yang lalu

    Kalau menurut saya sih Anak STIA LAN, kampus dibawah naungan LAN langsung yang mencetak mahasiswanya menjadi JFAK dgn dibuktikan kampus berbasis Terapan

  • ali nurr Rahmat
    ali nurr RahmatBulan Yang lalu

    district

  • NKRI Official
    NKRI OfficialBulan Yang lalu

    HaIIo bang saya subscriber baru Sukses terus Untuk Channel nya

  • ayik pette
    ayik petteBulan Yang lalu

    Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat menurut saya pribadi adalah sangat baik. Sementara jabatan fungsional bisa jadi kurang diminati karena target, sedangkan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri banyak yg berdasarkan permintaan. Lain halnya dengan badan usaha yg mengupayakan profit. Asumsi mantab🙏

  • ingan banjar

    ingan banjar

    Bulan Yang lalu

    Klo kurang peminatnya, ga mungkin dong banyak yg daftar jabatan ini namun ga keterima oleh seleksi yg ketat. Padahal banyak yg berminat di jabatan ini

  • Anafit Craft
    Anafit CraftBulan Yang lalu

    hadir bung

  • Martin zebua
    Martin zebuaBulan Yang lalu

    Wah mantap

  • Siluman Kelabang
    Siluman KelabangBulan Yang lalu

    wkwk tenyata buzzer pun pake rumus-rumus rumit, hah

  • Siluman Kelabang

    Siluman Kelabang

    Bulan Yang lalu

    ​@resya husaini liat kelakuan mereka, analisis kebijakan, yg dihitung malah efektifitas buzzer, berdasarkan data. Data apa? data narasi promo terhadap penonton bayaran sendiri. hah.

  • resya husaini

    resya husaini

    Bulan Yang lalu

    Kenapa asumsi dibilang buzzer?

  • Mokoi ne
    Mokoi neBulan Yang lalu

    Gokilll

  • RIFAL V
    RIFAL VBulan Yang lalu

    Min Bahas Penolakan Tambang pasir di Tasikmalaya desa Padakembang , warga menolak

  • succes official
    succes officialBulan Yang lalu

    first comment, success always. Asumsi Distrik

Berikutnya